Gerakan Papua Merdeka dibawah bayang-bayang Mega-Haz

Sebuah Buku untuk tanah Papua.....?

Gerakan Papua Merdeka dibawah bayang-bayang Mega - Haz / Yafet Kambai ; Editor, Roberto Hutagalung. -- Cet.2. -- Papua: Tabura, 2004. -- xvii, 73 P.: Tab. ; 20 Cm.
Kepemimpinan Mega-Hazyang dengan nyata didukung oleh TNI memberi isyarat bahwa rejim militeristik masih terus kuat bercokol. Bagi rakyat Papua gejala ini memberi isyarat serius bagi perjuangan penegakan HAM dan demokrasi di tanah Papua. Karena itu tidaklah mengherankan apabila Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dalam bentuknya yang lain, masih efektif beroperasi sampai saat ini.

Di lihat dari sisi ideologis, Presiden Megawati mewakili kubu nasionalis, sedangkan wakilnya, Hamzah Haz mewakili kubu Islam fundamentalis. Kedua kekuatan ideologi ini pada dasarnya memang banyak mewarnai perpolitikan Indonesia, sejak yang namanya Indonesia itu ada. Imbasnya sangat terasa karena merasuk ke dalam tubuh institusi-institusi kenegaraan, baik di tingkat nasional sampai di kampung-kampung jauh terpencil, sekalipun di Papua.

Di tingkat provinsi Papua, kedua kekuatan ideologi ini beraksi melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) provinsi Papua. Muspida adalah mekanisme penentu berbagai operasi kebijakan dalam pembangunan di Papua. Ketua Muspida sering harus dari kalangan militer, dalam hal ini Kodam XVII Trikora. Walaupun sekarang komposisi pejabat teras provinsi Paua kebanyakan dipimpin oleh orang-orang Papua, tetapi aia tidak menggambarkan realitas politik dan realitas sosiologis yang sesungguhnya. Dia hanya memanipulasi realitas psikologis massa rakyat Papua, agar rakyat Papua terlena dan tidak berontak. Sedangkan, struktur politiknya masih dikuasai oleh militer dan oleh agen-agen kedua kekuatan ideologis itu.

Saat ini rakyat Papua kian menyadari adanya sistem politik yang menindas dan eksploitatif itu. Struktur ini dibangun selama 38 tahun lebih, dan untuk merombaknya perlu kekuatan ekstra berupa dukungan dari berbagai tingkatan elemen progresif masyarakat Papua. Struktur politik menindas dan eksploitatif ini segera harus diakhiri, agar rakyat Papua bisa secara bebas menikmati hak-hak dasarnya. Alangkah baik jika semua pihak dapat memahami dari perspektif ini, sehingga tidak salah kaprah menilai aspirasi rakyat Papua untuk "pisah dari Jakarta.
Sumber : Tempo