Jayapura, Buktar Tabuni seorang aktifis yang ditangkap Oleh Polda Papua pada tanggal 03 Desember 2008 di kediamannya itu sampai hari ini tanggal 6 Desember 2008 masih ditahan di tahanan Polda papua.
Penyidikan terhadap Buktar masih terus berlangsung, dan buktar ditudu menghasut massa yang selanjutnya dikenai pasal 106 KUHP.
Buktar Tabuni ditangkap secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. terbukti karena tidak adanya surat panggilan I, II dan III guna melakukan Penyelidikan.
Hal ini telah terbukti bahwa suatu pelecehan terhadap Orang papua, seolah-Olah bangsa papua tidak pernah mengetahui Hukum Indonesia.
Demonstrasi adalah bagian daripada Kebebasan berekspresi dan menyampaikan Pendapat di muka Umum yang diatur dalam Undang-undang Nomer 9 tahun 1998.
UU pasal 106 KUHP Tentang Menghasut Massa.
Papua Menyimpan berbagai Problem yang tak pernah terselesaikan olah karena itu Salah ketika dianggap seseorang menghasut orang banyak untuk kepantingan tertentu sebab seluruh rakyat papua kini sudah sadar akan ketidak adilan yang terjadi di tanah papua. Menanggapi persoalan ini ketua Mahasiswa Papua Yogyakarta Onesius mengatakan bahwa "Kami menyuarahkan segalah aspirasi didepan umum itu adalah bukti bahwa kami bangsa papua sadar dan betul-betul dari hati nurani kami sebagai orang papua dan tanpa paksaan oleh siapapun".
Dengan adanya Penangkapan ini kami akan menyeruhkan kepada seluruh Rakyat Papua sedunia untuk menggagalkan PEMILU besok, Lanjut Ones. Kata ones Pemilu pantas digagalkan karena kami takut dibilang Menghasut Massa untuk kepentingan tertentu.
Terlepas dari kepentingan Perorangan Agenda Boikot Pemilu di Papua sudah masif dan tinggal tunggu waktu mainnya saja kata seorang Aktifis di Papua.
Ketika boikot PEMILU di papua terjadi maka Kami akan menunjukan bahwa kami bangsa Papua sudah tidak ingin bersama indonesia Lanjut Aktifis tersebut.
Penyidikan terhadap Buktar masih terus berlangsung, dan buktar ditudu menghasut massa yang selanjutnya dikenai pasal 106 KUHP.
Buktar Tabuni ditangkap secara tiba-tiba tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. terbukti karena tidak adanya surat panggilan I, II dan III guna melakukan Penyelidikan.
Hal ini telah terbukti bahwa suatu pelecehan terhadap Orang papua, seolah-Olah bangsa papua tidak pernah mengetahui Hukum Indonesia.
Demonstrasi adalah bagian daripada Kebebasan berekspresi dan menyampaikan Pendapat di muka Umum yang diatur dalam Undang-undang Nomer 9 tahun 1998.
UU pasal 106 KUHP Tentang Menghasut Massa.
Papua Menyimpan berbagai Problem yang tak pernah terselesaikan olah karena itu Salah ketika dianggap seseorang menghasut orang banyak untuk kepantingan tertentu sebab seluruh rakyat papua kini sudah sadar akan ketidak adilan yang terjadi di tanah papua. Menanggapi persoalan ini ketua Mahasiswa Papua Yogyakarta Onesius mengatakan bahwa "Kami menyuarahkan segalah aspirasi didepan umum itu adalah bukti bahwa kami bangsa papua sadar dan betul-betul dari hati nurani kami sebagai orang papua dan tanpa paksaan oleh siapapun".
Dengan adanya Penangkapan ini kami akan menyeruhkan kepada seluruh Rakyat Papua sedunia untuk menggagalkan PEMILU besok, Lanjut Ones. Kata ones Pemilu pantas digagalkan karena kami takut dibilang Menghasut Massa untuk kepentingan tertentu.
Terlepas dari kepentingan Perorangan Agenda Boikot Pemilu di Papua sudah masif dan tinggal tunggu waktu mainnya saja kata seorang Aktifis di Papua.
Ketika boikot PEMILU di papua terjadi maka Kami akan menunjukan bahwa kami bangsa Papua sudah tidak ingin bersama indonesia Lanjut Aktifis tersebut.
Comments :
Posting Komentar
Tulis dan Kirim Komentar Anda