Mr Wenda says today very important day for 6o years of The Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948 the General Assembly of the United Nationals adopted and proclaimed the Universal Declaration of the Human Right. I am here today celebration this important day to celebrate because of this The Universal Declaration of Human Rights. But In West Papuan my People are not free to celebrate this very important day because my people are surrounding by Indonesia Military.
Indonesia Military never respect the Human Right Declaration on December 10, 1948.
For instant article 20 (1) everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
In West Papua we don’t have any freedom to Demonstrate, freedom to Assembly and freedom to express our Political View.
My People are slave by Indonesia military, Imprisonment ,Killing , Ripe torture Example Buchtar Tabuni, Pilep and Yusak Pakage 10 to 15 years in the Prison.
Many other prisoner in Manokwary, Fak-fak, Timika, Wamena,Biak,Nabire and Jayapura.
When we look Carefully the Article 4 and 5 The Universal Declaration of Human Rights:
. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
But in West Papua very difrent situation So the truth is the Indonesia military committed Crime Humanity In West Papua.
Before to late for West Papua People wipe out by Indonesia Military. I need your help to Free for My People.
see more picture
My People are slave by Indonesia military in West Papua
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Ada pembahasan pengguna Blog indonesia seputar Tuntutan Papua merdeka dan Australia
berikut kutipannya:
Sebagian rakyat Papua menuntut merdeka dan terlepas dari Republik Indonesia, itu hal dan tuntutan yang wajar. Selama ini kita semua tahu bahwa sebagai daerah penghasil bijih logam dan kekayaan hutan andalan Indonesia, Papua -yang dulu bernama Irian Jaya- hanya dijadikan layaknya seekor sapi perah bagi pemerintah pusat (Jakarta). Kesejahteraan masyarakat Papua tak begitu diperhatikan, sementara itu kerusakan lingkungan akibat penambangan bijih logam dan hutan harus mereka tanggung dan rasakan setiap harinya.
Alih-alih memperbaiki kesalahan manajemen pemerintahannya sendiri, kini orang-orang di pusat -baik di pemerintahan maupun di parlemen- ribut dan kebakaran jenggot dengan pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua yang mencari suaka. Saya kira wajar kalau mereka mencari suaka ke Australia, mungkin saja keselamatan jiwa mereka benar-benar tengah terancam oleh tingkah laku yang "zalim" dari aparat keamanan kita.
Apa untungnya lebih meributkan soal tingkah polah Australia? Jika memang tidak suka, ya ambil saja langkah tegas: putuskan hubungan diplomatik misalnya. Sebagai negara yang waras, tentu saja mereka juga cukup "ngiler" dengan kayanya sumberdaya alam di Papua. Kalau Papua bisa merdeka, tentu itu keuntungan tersendiri buat mereka, sama seperti kasus lepasnya Timor Leste dari Indonesia.
Pekerjaan rumah pemerintah kita sudah jelas, membuat rakyat Papua merasa seperti di rumahnya sendiri. Memberikan apa yang menjadi hak mereka dan jangan merampas semua yang ada hanya untuk kepentingan Jakarta atau Jawa. Jadi, daripada menguras energi dengan mengambinghitamkan Australia atas kesalahan manajemen sendiri, lebih baik perbaikilah diri kita sendiri.
Atau, jangan-jangan kita memang lebih suka ribut-ribut daripada kerja serius?
bisa lihat di halaman berikut ini:
http://agusset.wordpress.com/2006/03/28/tuntutan-papua-merdeka-dan-australia/